Sejak merdeka, negeri ini menerapkan sistem politik demokrasi dan ekonomi kapitalis. Beragam corak dari keduanya sudah dicoba. Meski begitu, negeri ini justru terasa makin jauh dari cita-cita.
Demokrasi dan kapitalisme: Ancaman Sejati
Demokrasi dipercaya sebaqgai sistem politik yang akan menampung aspirasi rakyat. Pimpinan pilihan rakyat diyakini akan bekerja demi kepentingan rakyat. Demikian pula sistem ekonomi kapitalis diper4caya akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.
Nyatanya, bukan aspirasi rakyat yang mengemuka. Dari para wakil rakyat dia paralemen justru lahir banyak undang-undang yang merugikan rakyat. Banyak pula kebijakan dari pemerintah pilihan rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat.
Melalui konsep dasar demokrasi, yakni kedaulatan di tangan rakyat, negeri ini memperaktekan kesyirikan yang dilakukan kaum bani israel (Qs. At-Taubah [9]:31). Sebagaimana di ketahui, para pemuka agama nai israel bisa menghalalakan apa saja yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Semua itu kemudian diikuti dan ditaati oleh umat mereka. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. Dalam riwayat Imam at-Tirmidzi. Itu sama persis dengan praktyek kedaulatan dalam demokrasi.
Atas nama demokrasi kaum Muslimin dipaksa bermaksiat dengan menyalahi hukum-hukumAllah sw; mereka diwajibkan terikat dengan hukum-hukum buatan manusia. Atas nama demokrasi, riba dan transaksi ribawi harus diambil dan dijalankan. Atas nama demokrasi dan kebebasannya, zina dianggap lumrah dan bukan kesalahan. Padahal rasulullah saw. Mengigatklan:
“Jika zina dan riba tel;ah menonjol di suatu kampung, maka mereka sungguh telah menghalalkan untuk mereka sendiri azab Allah” (HR. Al-Hakim, albaihaki dan ath-Thabrani.
Tentu, betapa besar azab Allah swt akan menimpa warga negeri ini karena masih bnayk kemaksiatan lainnya yang “diharuskan” oleh demokrasi.
Sistem politik demokrqasi yangv mahal membuat penguasa dan wakil rakyat tidak lagi bekerja sebagai pelayan umat dan pemelihara urusan rakyat. Mereka malah mengabdi demi kepentinghan para elit penguasa dan sukong para pemilik modal. Mereka bahkan m enjadi para pelayan pihak asing. Akibatnya lahirlah negara korporasi; lahirlah persengkokolan penguasa dan pengusaha. Jadilah hubungan penguasa dan rakyat layaknya hubungan penyedia produk dan jasa dengan konsumen. Rakyat diposisikan debagai konsumen yang harus membayar apelayanan dari negara dan membeli apa saja yang disediakan negara.
Melalui poroses politik demokrasi pula lahir peratuaran yang menguntungkan para pemilik modal. Bahkan pihak asinag yang notabene penghisap kekayann negeri inji, lebih dihormati daripada rakyat negeri sendiri.
Penerapan demokrasi dibidang politik dibarengi dengan penerapan sistem kapitalisme di bidang ekonomi. Akibat penerapan kapitalisme itu, alih-alih tersipta kesejahtera bersama, yang ada justru kesenjangan kelompok kaya dan miskin makin meningkat. Hal itu ditun jukan oleh terus meningkatnmya indeks gini rasio dalam lima tahun terakhir ini takni 0,37; 0;38;0,39;0,40 dan 0,41 ini tahun 2013,. Indek gini rasio diukur dari 0-1; makin mendekati 1 ber4arti kesenjangan makin total.
Pertumbuhan ekonomi ternayat hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kekayaan lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya. Data distribusi simpanan di bank umum maret 2014 yang dilansir lembaga penjamin simpanan (LPS) menjadi bukti. Total ada 158.342.861 rekening simpanan. Jika diasumsikan satu orang punya satua rekening, artinya daqri 100 juta penduduk negeri ini tidak punya rekening simpanan. Sangat meungkin karena mereka tidak punya uang untuk disimpan. Kesenjangan itu ternayat lebih parah lagi. Rekening simpanan dengan nominal dia ats 1 miliar rupiah jumlahnya 396.814 rekening atau hanya 0,27% tetapi total nominalnya sebesar Rp. 2.213. 436.73 miliar atau 61.3% dari total nominal simpanan. Itulah hasil dari kapitalisme. Hanya 0, 27% penduduk menguasai 61.3% kekayaan. Sebaliknya, 99.63% penduduk memperebutkan 38,7% kekayaan negeri. Akibat lainnya sektor pangan, air minum. Energi, kesehatan, perbankanm, keuangan dan sektor strategis lainnya dikuasai oleh pihak asing. Pihak asing menguasai sektor migas 70% dan sektor tambang 80%. Menurut Riza Damanik dari Indonesia for Global Justice dalam Jurnalparlemen.com (8/7/2013), usaha benih tanaman pangan dikuasai pihak asing hingga 95%. Begitu juga budidaya tanaman pangan sektor perkebunan. Pihak asing juga menguasai 95% bisnis air minum, 75% sektor industri farmasi dan 80% industri asuransi. Sektor keuangan dan perbankan, sektor perikanan dan kelautan, sektor kesehatan, pelayanan rumah sakit dan klinik spesialis serta sektor strategis lainnya sebagai besar juga dikuasai oleh pihak asing.